Kerugian Akibat Penangkapan Ikan Ilegal Rp30 Triliun

Posted: 7 Januari 2008 in Situs Terkait



Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP), Freedy Numberi mengatakan, kerugian akibat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia mencapai sekitar Rp30 triliun per tahun.

“Kerugian lain yang tidak bisa dinilai akibat penangkapan ilegal adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan-ikan karang dan ikan hias dengan bom dan potasium,” katanya di Jakarta, Jumat (14/12), saat Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Ia mengatakan, ekosistem terumbu karang penting untuk kehidupan biota laut. Penangkapan ikan secara ilegal khususnya oleh kapal-kapal asing, katanya, juga mengancam kedaulatan negara dan menurunkan harga diri Bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, DKP menjadikan program pemberantasan penangkapan ikan ilegal sebagai prioritas yang berlanjut hingga lima tahun ke depan. Peran pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di laut perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.

“Tentunya sangat memerlukan dukungan dari rekan-rekan di daerah provinsi maupun kabupaten atau kota dan pelabuhan UPT (unit pelaksana teknis), para nahkoda kapal pengawas, mengingat perspektif pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan harus dipandang secara komprehensif dan integral mengingat problema yang dihadapi sungguh kompleks,” katanya.

Ia mengatakan, sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional. Produk domestik bruto (PDB) subsektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 18 persen pada tahun 2006. Produksi perikanan periode 2005-2006 mengalami peningkatan rata-rata 7,64 persen. Kontribusi perolehan devisa dari hasil ekspor perikanan mencapai 2,08 miliar dolar AS dengan volume ekspor mencapai 1,02 juta ton pada tahun 2006.
    
Ironisnya, katanya, sumberdaya tersebut mengalami ancaman serius dari maraknya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak bertanggungjawab.

Ia menyatakan pentingnya kesamaan pemahaman dan peningkatan pengkayaan dalam operasional pengawasan dan pengendalian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), peningkatan kualitas teknis pengawasan melalui pemanfaatan sistem, prosedur dan teknis pengawasan, sinkronisasi dan penjabaran program, serta kegiatan pengawasan tahun 2008. (ANT/EDJ)

Sumber : KCM
wawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s