Koordinasi Perikanan Laut Antarinstansi, Lemah

Posted: 7 Januari 2008 in Situs Terkait
Tag:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang usaha perikanan tangkap sulit ditegakkan aparat keamanan laut. Pasalnya, keberadaan kapal asing di perairan laut sulit dibuktikan memiliki perusahaan pengolahan ikan di Indonesia atau tidak.Sesuai Permen 17 Tahun 2006, kapal berbendera asing masih dapat beroperasi menangkap ikan di perairan Indonesia selama dua tahun. Kesempatan dua tahun dipergunakan pengusaha penangkapan ikan untuk mendirikan industri pengolahan di wilayah Indonesia dengan tetap mendaratkan hasil tangkapan di Indonesia.

“Memang sesuai peraturan, kapal asing penangkap ikan tanpa ada industri di sini berarti ilegal. Tapi sulit bagi kami untuk crosscheck apakah kapal itu memang punya industri di sini atau tidak. Pelaku ilegal pasti akan gunakan segala cara untuk mengelabui aparat,” ujar Kolonel (Laut) M Richad, Komandan Pangkalan TNI AL Sorong, Senin (30/4).

Untuk mengatasi kesulitan aparat keamanan laut, pemerintah diminta memberikan tembusan surat-surat izin penangkapan ikan kepada TNI AL maupun kepolisian. Koordinasi seperti ini diperlukan agar petugas di lapangan mudah dalam menindak pelaku kejahatan perairan laut. Pasalnya, selama ini TNI AL maupun Polairud di daerah tidak mendapatkan tembusan jika pemerintah pusat menerbitkan surat-surat izin penangkapan ikan.

“Jika kami nanti diberi tembusan surat dan data  pemerintah, akan sangat memudahkan petugas di lapangan. Sehingga jika di laut tampak ada kapal di luar data dokumen dari pemerintah, berarti ilegal, pasti segera ditangkap,” kata Richad yang menilai jumlah armada keamanan laut masih 25 persen dari ideal.

Ia menambahkan jumlah armada keamanan laut yang hanya 25 persen dari ideal, membuka kemungkinan kapal-kapal asing kerap bertindak sebagai pengepul ikan dari kapal-kapal nelayan lokal/domestik. Akibatnya, negara dirugikan karena tak mendapat pemasukan dari perdagangan ikan yang biasa dilakukan di tengah laut itu.

Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan Kota Sorong, Ruddy R Laku mengatakan terdapat 48 kapal penangkap ikan di Kota Sorong yang dioperasikan empat perusahaan pengolahan ikan asing. Keempat perusahaan itu adalah West Irian Fishing (Wifi), Irian Marine Product Development, Alfa Kurnia, dan Dwi Bina Utama.

Karena berbobot di atas 30 GT, izin operasional kapal ini diterbitkan pemerintah pusat dan tembusan diberikan ke Pemkot Sorong.

Sumber : KCM
Wawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s