Burhanuddin Seret Dewan Gubenur

Posted: 30 Januari 2008 in Berita Nasional
Tag:

Teken Pencairan Dana BI Rp 100 M secara Kolektif 

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah buka suara terkait statusnya hukum dirinya sebagai tersangka kasus aliran dana BI. Kemarin siang (29/1) dia menyampaikan pernyataan sekitar tiga menit kepada pers, tanpa memberikan kesempatan tanya jawab.

Dengan raut muka lelah, dia menemui wartawan di depan lift eksekutif Menara Syafrudin Prawiranegara, kompleks gedung BI. Meski ada rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak pagi, tak satu pun deputi gubernur BI yang menemani Burhanuddin saat jumpa pers.

Burhanuddin mengaku belum menerima surat keputusan dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merasa berbagai perasaan berkecamuk dalam dirinya, terkejut, terpukul, dan sedih atas keputusan KPK. “Sebagai manusia, sekaligus pemangku amanat kebijakan publik, saya merasa terkejut tentu. Saya kira manusiawi sekali, terpukul, dan sedih atas berita yang beredar saat ini,” katanya. Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Kantor BI Surabaya Rusli Simanjuntak dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong.

Burhanuddin mengingatkan, seluruh kebijakan BI merupakan keputusan Dewan Gubernur secara kolektif. “Sebagaimana ditetapkan dalam UU, setiap kebijakan strategis dan prinsipil diputuskan di dalam rapat Dewan Gubernur yang sifatnya kolegial dan bukan keputusan pribadi. Kebijakan untuk melakukan diseminasi bantuan hukum adalah kebijakan yang sangat diperlukan pada saat itu,” kata Burhan.

Saat keputusan diambil (rapat pada 3 Juni 2003, Red), deputi gubernur yang masih aktif waktu itu adalah Anwar Nasution (saat itu menjabat deputi gubernur senior), Aulia Pohan, Aslim Tadjudin, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Maulana Ibrahim. Namun, dikabarkan hanya Aulia Pohan, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin yang ikut rapat bersama memutuskan tambahan dana menjadi Rp 100 miliar tersebut.

Miranda Goeltom, justru dalam posisi “aman” karena saat keputusan pengucuran dana tersebut, dia tidak menjabat deputi gubernur. Miranda baru kembali ke Kebon Sirih sebagai deputi gubernur senior setelah Anwar Nasution pensiun.

Dalam waktu dekat Burhanuddin segera menunjuk pengacara untuk menjalani proses hukum. “Saya tidak dapat terus mengumbar perasaan. Saya harus tetap kembali kepada akal sehat, dan membuktikan pada waktunya nanti, bahwa saya tidak bersalah,” katanya.

Selanjutnya Burhanuddin meminta jajaran BI tetap bekerja profesional dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan moneter. “Dalam menghadapi situasi yang berkembang saat ini, pagi tadi (kemarin) saya meminta seluruh jajaran BI untuk tetap bekerja secara profesional, khususnya terkait upaya-upaya menjaga stabilitas makroekonomi, mencapai target yang telah ditentukan, dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Burhanuddin bukan gubernur BI aktif yang pertama menjadi tersangka. Sebelumnya, Syahril Sabirin menjadi tersangka dalam kasus cessie Bank Bali pada 5 Juni 2000. Dia bahkan sempat mencicipi hotel prodeo pada 21 Juni 2000. Kemudian, pada 13 Maret 2002 Syahril divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihukum tiga tahun penjara. Namun, Agustus 2002 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan Syahril dari semua dakwaan. Selain itu, mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono juga pernah menjadi tersangka dalam kasus BLBI.

Meski pimpinan bank sentral berkali-kali tersandung kasus hukum, Menko Perekonomian Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih mempercayai kredibilitas Bank Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan moneter.

Menko Perekonomian Boediono menegaskan, pihaknya masih tetap percaya terhadap institusi Bank Indonesia, kendati gubernurnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana ke DPR. “Ini proses hukum, tentu kalau dari segi BI, saya itu cukup confidence, bahwa teman-teman di sana menjalankan tugas dengan baik dan setiap proses yang harus dilewati,” jelas Boediono di kantornya, Jakarta, kemarin (29/1).

Boediono mengemukakan, otoritas moneter Indonesia itu memiliki sistem yang mapan. Sistemnya sudah terbentuk untuk menangani berbagai kebijakan perbankan dan moneter. “Jadi, tidak ada hubungan antara ekonomi dan proses hukum gubernur BI. Kita harapkan BI bisa melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ’pasang badan’ dengan menyatakan penetapan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka aliran dana BI tidak akan mengganggu kinerja otoritas moneter itu. “Pada dasarnya saya yakin dalam perundang-undangan atau mekanisme institusi BI, ada cara mengatasi hal yang sifatnya tidak biasa seperti ini,” ujarnya usai rapat dengar pendapat di gedung DPR/MPR kemarin.

Mantan direktur eksekutif IMF Asia Pasifik itu menegaskan, sebagai bank sentral, BI akan tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Ani juga mengatakan, dewan gubernur memiliki kepentingan untuk tetap menjaga semua fungsi, tanggung jawab, dan kinerja, apa pun yang terjadi di dalam organisasi itu. “Itu tanggung jawab dari keseluruhan dewan gubernur yang terdiri atas deputi gubernur, deputi gubernur senior, dan seluruh jajarannya,” katanya.

Sementara itu, dari proses hukumnya, Menkeu mengatakan, silakan saja terus berjalan jika memang ada indikasi dan bukti kuat pelanggaran hukum. Ditanya apakah memang sudah menjadi pola bahwa setiap kali akan ada pergantian, pasti gubernur BI dijadikan tersangka, Menkeu enggan berkomentar. “Saya nggak mau berkomentar soal itu,” ujarnya.

Ditemui usai jumpa pers Burhanuddin, Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Agus Martowardojo meminta KPK tidak menahan Burhanuddin. “Seharusnya bisa tidak ditahan. Yang penting proses ini cepat dan dapat difinalisasikan, dan kita hormati aturan dan UU yang berlaku, ” kata Agus.

Dirut Bank Mandiri tersebut mengatakan, penahanan baru layak dilakukan jika ada kemungkinan lari dan ada upaya menghilangkan barang bukti. “Saya berpendapat, seandainya beliau tidak hadir dalam proses panggilan, dikhawatirkan akan meninggalkan atau lari, itu kan ditahan. Tetapi, kalau beliau yang kita tahu terpilih sebagai banker of the year, kemudian menjadi tersangka, itu menjadi berita besar. Kalau ditahan, nanti menjadi suatu berita yang lebih besar,” katanya.

Meski prihatin, kalangan bankir yakin kondisi tersebut tidak akan memengaruhi operasional perbankan. Hal tersebut akan memengaruhi citra otoritas perbankan di mata internasional maupun regional. “Kalau operasional sudah tidak terlalu banyak terpengaruh, cuma image di dunia internasional dan regional,” kata Sekjen Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Farid Rahman.

Farid berharap bank sentral bisa memperbaiki tatakelola. “Kami ingin (BI) lebih good governance. Jangan terulang yang begini-begini. Kita malu,” kata Dirut Bank Saudara tersebut.

Angggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR (FPAN) Dradjad Hari Wibowo mengatakan, jika salah satu anggota dewan gubernur menjadi tersangka, semua anggota dewan gubernur yang ikut tanda tangan harus menjadi tersangka. “KPK tidak boleh pilih kasih, ” katanya.

Penetapan Burhanuddin sebagai tersangka juga akan merusak peluangnya maju kembali menjadi calon gubernur BI periode 2008-2013. Presiden harus memasukkan usul nama-nama calon gubernur BI, maksimal 3 orang, kepada DPR paling lambat 17 Februari 2008. “Dengan status tersangka tersebut, mungkin presiden menjadi ragu memasukkan nama Burhanuddin sebagai salah satu kandidat, karena pasti menimbulkan kontroversi politik dan hukum yang sangat besar, ” katanya.

Menurut Dradjad, berdasarkan pasal 49 UU No 3/2004 tentang BI, KPK harus meminta persetujuan tertulis dari presiden sebelum menetapkan gubernur BI menjadi tersangka. Bunyi pasal 49 tersebut adalah “Dalam hal anggota DG patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari presiden. “Tanpa persetujuan tertulis dari presiden, bisa melanggar UU dan proses pemanggilan dan lainnya bisa di-pra-peradilankan” lanjutnya.

Apakah gubernur BI harus mundur dulu? “UU BI tidak mengatur masalah pengunduran diri karena anggota dewan gubernur BI dijadikan tersangka,” kata Dradjad. Yang diatur pada pasal 48 ayat 1(b) dan penjelasannya adalah pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan yg dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi, tidak ada kewajiban mundur atau diberhentikan. Meski demikian, menurut Dradjad, status tersangka jelas sangat mengganggu kinerja gubernur BI. Kemungkinan berhenti sementara juga sulit, karena dalam UU tidak jelas siapa yang berwenang memberhentikan. “Bisa saja gubernur BI diberhentikan sementara. Tapi, oleh siapa? Ini tidak jelas. Sementara kalau berhenti sementara secara sukarela, tidak diatur dalam UU. Yang ada adalah mengundurkan diri,” kata Dradjad. (sof/kim)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s